STATISTIKA : PENARIKAN SAMPEL

RANGKUMAN PKN

Tika Hermawati

Fazra Annisa Arifah

Dian Maritsa Fuaida

Priscilia Novianti Putri

1DF03

STRATIFIKASI POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS)

Stratifikasi adalah pembedaan suatu unsur berdasarkan kriterianya ke dalam kelas-kelas tertentu. Sedangkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang melaksanakan proses pembuatan keputusan demi kebaikan dalam suatu negara.

Dapat disimpulkan bahwa stratifikasi politik dan strategi nasional (polstranas) adalah pembagian kekuasaan dalam pengambilan suatu keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk kepentingan umum disuatu negara berdasarkan kriterianya masing-masing ke dalam kelas-kelas tertentu demi mencapai kemenangan negara.

Stratifikasi politik dan strategi nasional dan daerah dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tingkat penentu kebijakan puncak.

2. Tingkat kebijakan umum

3. Tingkat penentu kebijakan khusus

4. Tingkat penentu kebijakan teknis

5. Tingkat penentu kebijakan di Daerah

Polstranas yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada disebut sebagai suprastruktur politik,yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), & kelompok penekan (pressure group).Suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Kata politik berasal dari bahasa yunani yaitu Polistaia, polis mempunyai arti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/ berdiri sendiri (Negara) sedangkan taia mempunyai arti urusan. Politik juga merupakan hal – hal yang mengenai proses penentuan tujuan negara dan cara mewujudkannya. Politik juga membicarakan mengenai hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum dan distribusi kekuasaan.

Strategi nasional juga merupakan langkah – langkah atau metode yang akan di capai oleh suatu negara. Startegi berasal dari bahasa yunani yaitu strategia yang mempunyai arti seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Pada saat ini strategi digunakan dalam bermacam – macam kebutuhan. Dalam arti umum, strategi mempunyai arti cara atau langkah – langkah untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian suatu tujuan. Strategi nasional yaitu cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

PENGERTIAN KEKUSAAN MENURUT PARA AHLI

1.      Walted Nord: Kekampuan seseorang untuk mempengaruhi aliran energi dan dana yang tersedia

2.      Bierstedt: Kemampuan untuk mempergunakan kekuatan.

3.      Max Weber: Kemampuan seseorang dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan.

4.      KESIMPULANNYA: Suatu sumber yang memungkinkan seseorang mendapatkan hak untuk mengajak, mempengaruhi dan meyakinkan orang lain.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENURUT PARA AHLI

1.      George R. Terry: Pemilihan alternatif perilaku dari dua atau lebih alternatif

2.      Sondang P. Siagian: pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat.

3.      James A.F. Stoner: proses memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah

4.      KESIMPULANNYA: Suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara / teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak.

IMPLEMENTASI

Secara umum: Bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang dengan matang sebelumnya.

Menurut Para Ahli:

1.      Implementasi Kebijakan (Harsono:2002): Proses dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menjalankan suatu program.

2.      Implementasi Strategi (Wheelen & Hunger): Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang telah dibuat dalam serangkaian prosedur, program dan anggran.

3.      Implementasi Pancasila (Uzey:2010) adalah mewujudkan nilai moral yang terkandung di dalam pancasila.

4.      Implementasi Sistem (Whitten, Bentley & Barlow : 1993) adalah suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi baru ke dalam operasi.

DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN POLITIK dan STRATEGI NASIONAL

Memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Ø  (SUPRASTRUKTUR POLITIK)Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan MA. 

Mekanisme penyusunan POLSTRANAS Ditingkat Suprastruktur Politik Pemerintah    

Dewan-dewan(Badan Koordinasi): Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.

Ø  (INFRASTRUKTUR POLITIK)

 Partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingandan kelompok penekan

Proses Penyusunan POLSTRANAS

Sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia yang sesuai dengan kebijakan politik nasional.

NEGARA

Suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Dapat dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan  organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat

POLITIK

Sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat.

PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Politik dan strategi nasional disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Lembaga – lembaga yang berhak menyusun politik dan strategi nasional (suprastruktur politik) yaitu:

Ø  MPR

Ø  DPR

Ø  Presiden

Ø  DPA

Ø  BPK

Ø  MA

Pranata politik (infrastruktur politik) yang berasal bukan dari lembaga yaitu:

Ø  partai politik,

Ø  ormas

Ø  media massa

Ø  kelompok penekan, dan

Ø  kelompok kepentingan.

KEBIJAKAN

Kebijakan Publik (umum) adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu.

Kebijakan menurut para ahli:

·       Easton (1969), Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.

·      Dye (1978), segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan disebut dengan kebijakan publik.

·    Chandler dan Plano (1988), Kebijakan publik ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah

·     Woll (1966),. kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat

Kesimpulannya, segala sesuatu yang menyangkut aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat.

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan yaitu

·         kebijakan umum (strategi)

·         kebijakan manajerial, dan

·         kebijakan teknis operasional.

Dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi:

(a)    pembuatan kebijakan

(b)   pelaksanaan dan pengendalian, serta

(c)    evaluasi kebijakan.

TAHAPAN PROSES FORMULASI KEBIJAKAN

Ø  Pengkajian Persoalan

Ø  Penentuan Tujuan

Ø  Perumusan Alternatif

Ø  Penyusunan Mode

Ø  Penentuan Kriteria.

Ø  Penilaian Alternatif

Ø  Perumusan Rekomendasi

MODEL-MODEL KEKUASAAN

1.      Model Elite berkuasa, yaitu bahwa dalam semua masyarakat (di manapun dan kapanpun) akan selalu terdapat suatu kelompok kecil yang berkuasa atas mayoritas warga. Tokoh pencetusnya yaitu Gatano Mosca dan Vil Fredo Pareto

2.      Model Pluralis, yaitu model yang bertumpu pada kekuatan-kekuatan kelompok kepentingan dalam masyarakat.

3.      Model Populis ( Individu ) yaitu suatu model distribusi kekuasaan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam jumlah yang sebanyak mungkin. Model ini berasumsi bahwa setiap individu memiliki hak politik yang sama

Pembagian Kekuasaan dapat dibagi ke dalam dua cara (Zul Afdi Ardian, 1994: 62). Yaitu:

Ø  Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Maksudnya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan

Ø  Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya

Pembagian Kekuasaan (John Locke)

1. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang)
2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang).
3. Kekuasaaan Federatif (melakukan hubungan diplomtik dengan

Pendapat John Locke inilah yang mendasari muncul teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (absolut) dalam suatu negara.